Efektivitas Hukum Humaniter Internasional

H. Adib Fathoni, M.Si

Banyak kalangan khawatir dengan menguatnya praktik-praktik power politics  dalam percaturan politik internasional kontemporer. Anarkhi internasional ini  menyebabkan negara merasa terancam sehingga memfokuskan perhatian utamanya pada persoalan keamanan nasionalnya. Logikanya, agar survive, negara kemudian berusaha mengembangkan kekuatan persenjataannya sebagai sebuah strategi self-help. Dalam situasi ini, politik internasional adalah arena perjuangan kekuasaan (struggle for power) melalui kepentingan negara. Persoalan keamanan (security) dan pemenuhan kepentingan ekonomi dengan self- help strategy negara kemudian menjadi isu sentral politik luar negeri.[1]

Karena kecenderungan semua negara untuk bertindak sama, kondisi ini kemudian menyulut terjadinya dilema keamanan. Ini adalah situasi di mana usaha suatu negara untuk memperkuat sistem persenjataannya menimbulkan ancaman pada negara lain. Secara teoritik. Hal ini disebabkan oleh dua hal.

Pertama, karena terdapat cukup besar kesulitan untuk membedakan kekuatan militer suatu negara sebagai postur defensive, yaitu persenjataan dimiliki untuk mempertahankan diri, atau postur offensive, senjata untuk tujuan penyerangan.

Kedua, terdapat ketidakmampuan negara untuk tetap yakin bahwa maksud -maksud damai dari suatu peningkatan kemampuan militer negara lain tidak akan berubah untuk maksud-maksud agresif. Dalam perspektif ini lah, perang dipahami sebagai salah satu instrumen negara-negara dalam sistem internasional yang mengejar kekuasaan (power politics).

Dengan argumen ini, perang dianggap sah (legal) karena merupakan suatu bentuk power relationship yang tidak terelakkan. Perang menjadi salah satu instrumen negara dalam mencapai kepentingannya. Ketika implementasi kebijakan negara sulit dilaksanakan secara damai, maka ada pilihan instrumen kebijakan yang lain yaitu perang. Dalam konteks ini, maka ada pilihan instrumen kebijakan yang lain yaitu perang. Dalam konteks ini, perang dianggap sebagai hasil pilihan rasional (rational choice) dari alternatif kebijakan yang lain.[2]

Padahal, sejak lama rasionalitas perang dipertanyakan. Perang, dengan berbagai dampaknya, tidak hanya dipahami sebagai suatu dosa tetapi juga dianggap tidak rasional. Kekerasan dan perang bukan lah sesuatu yang inherent dalam kehidupan manusia tetapi hanya lah temuan peradaban yang buruk dan sebaiknya tidak digunakan. perang dianggap tidak rasional karena efek penghancurnya (destroying effects) sulit terukur. Apalagi dengan kecanggihan teknologi militer, dampak kerusakan yang diakibatkan perang semakin dahsyat. Perang tidak hanya mengorbankan personel militer tetapi justru banyak warga sipil menjadi korban termasuk kerusakan infrastruktur dan lingkungan

Sebagai contoh, sejak lama kontrol legal terhadap perang dengan just war doctrine menjadi perhatian para pekerja perdamaian. [3]Prinsip pertama dari doktrin ini adalah bahwa perang semestinya menjadi upaya terakhir (last resort). Perang sah dilakukan jika resolusi damai gagal dilakukan. Kedua, keputusan perang hanya boleh dikeluarkan oleh sebuah lembaga yang memiliki otoritas internasional (legitimate authority). Ketiga, perang diizinkan hanya untuk tujuan defensif (right intention). Keempat, perang akan segera berhasil dengan biaya sosial yang minimal (probability of success). Hal inilah yang ingin diyakinkan Amerika dengan menyatakan bahwa serangan akan terbatas dan cepat selesai, tetapi, melihat daya tahan dan kegigihan rakyat Irak menghadapi embargo internasional selama ini jangan-jangan perang justru berlarut-larut seperti perang Vietnam. Kelima, perang hanya sah demi restorasi perdamaian (appropiate goal). Terakhir, perang diizinkan untuk melawan agresi bukan untuk mengubah sebuah tipe pemerintahan (military purpose).

Pembahasan

Urgensi Hukum Humaniter

Pertikaian bersenjata internal dan Internasional adalah kenyataan yang paling kejam dalam abad ke-20. Walaupun telah dilakukan berbagai upaya untuk mendahulukan negosiasi damai ketimbang pertikaian bersenjata, ternyata besarnya penderitaan manusia, kematian dan kerusakan yang diakibatkan oleh peperangan terus meningkat. Dalam konteks seperti itu, maka hukum humaniter internasional menemukan pijakan moral sekaligus praktisnya. [4]

Berbeda dari penganut realisme politik internasional yang pesimis terhadap perdamaian dan progresivitas internasional, kaum liberal politik internasional cukup optimis bahwa ada sejumlah alur yang bisa dilalui agar perdamaian dan kemajuan internasional bisa diraih.[5] Salah satu yang diajukan adalah hukum internasional. Pemikiran liberal itu meyakini bahwa selain piranti organisasi internasional,  hukum internasional merupakan pilihan yang tersedia bagi pencapaian tatanan dunia damai (road to security).

Hukum Humaniter Internasional (juga disebut Hukum Perang atau Hukum Konflik Bersenjata) adalah seperangkat aturan yang, di masa perang, melindungi orang yang tidak, atau tidak lagi, ikut serta dalam pertikaian dan membatasi pemilihan sarana dan cara berperang. Hukum Humaniter Internasional bertujuan untuk melindungi martabat manusia dan membatasi penderitaan di masa perang.

Jalan Berliku

Namun hemat saya,  ada sejumlah jalan berliku yang mesti ditempuh agar hukum humaniter fungsional. Pertama, perang harus disikapi sebagai instrumen ”jadul”, ”tradisional”, ”expired” dan menjadi musuh bersama dan diletakkan sebagai last resort. Selama ini terlihat kecenderungan bahwa banyak negara cenderung kurang respek terhadap norma dan aturan hukum dibandingkan kalkulasi politik kekuasaan. Norma tersebut dianggap tidak akan mencukupi sebagai alat pengekang perilaku negara. Logika yang sering disampaikan, kalau pelanggar adalah pihak yang kuat siapa yang harus menghukum. Dalam konteks ini maka publik perlu dioptimalkan perannya. Pemikiran kaum liberal bahwa sistem demokratis lebih berpotensi  mencegah perang harus dijadikan pijakan bahwa memang publik harus diperankan sebagai watch dog ambisi agresif penguasa.

Kedua, perlu memeperluas persetujuan internasional dengan ratifikasi oleh sebanyak mungkin negara terhadap hukum ini. Ratifikasi menjadi kata penting karena di sanalah efektifitas untuk mengikat menjadi taruhan. Jika kesepakatan hanya joint deliberation tanpa joint action maka kolaborasinya akan rendah. Semestinya ada full coordination sehingga aturan mainnya jelas dan aksinya jelas.[6] Hingga saat ini 194 negara telah meratifikasi Konvensi Jenewa. Indonesia sendiri meratifikasi Konvensi Jenewa I-IV 1949 pada 30 September 1958. Sementara untuk Protokol Tambahan I dan II Indonesia belum meratifikasi.

Ketiga hukum humaniter jangan dihadap-hadapkan dengan kedaulatan negara.[7] membahas bahwa kedaulatan negara semestinya diletakkan dalam kerangka tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Ketika  sebuah negara gagal menjadi pengelola konflik (agent of conflict management) tetapi justru terjerembab terlibat dalam konflik (focus of conflict), maka demi kemanusiaan intervensi asing diperbolehkan. Dalam praktik hubungan internasional kontemporer, masyarakat internasional semakin akrab dengan ide humanitarian intervention. Ide ini memandang sah masuknya kekuatan militer asing (internasional) untuk mengatasi krisis kemanusiaan seperti pembunuhan massal, pembasmian etnis, wabah penyakit dan bahaya kelaparan atau untuk menekan dan mengatur suatu pemerintahan yang bertindak kejam terhadap rakyatnya. Biasanya, pekerja-pekerja kemanusiaan di bawah payung PBB melakukan konvoi bantuan makanan dan obat-obatan ke wilayah konflik. Meski demikian, ide intervensi kemanusiaan ini memang sedikit banyak mendapat resistensi dan menimbulkan perdebatan, karena pada dasarnya negara adalah pemegang kedaulatan dalam masyarakat internasional. Namun, dengan tekanan internasional, kekuatan asing diperkenankan masuk ketika suatu pemerintah dinilai gagal menjalankan fungsi utama negara melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Dengan demikian, ide ini sebenarnya mencerminkan semakin tingginya norma-norma kemanusiaan dihargai.

Keempat, sosialisasi dan diseminasi informasi menjadi penting sebagai upaya seluas mungkin menyebarkan kesadaran bersama dalam hal perlindungan martabat manusia ini. Ketika nilai- nilai luhur dalam hukum humaniter bisa dicerna oleh semakin banyak kalangan, maka artinya ini  memperluas spektrum pencerahan akan pentingnya posisi hukum humaniter. Selain itu, akan semakin luas demand terhadap pemerintah untuk meratifikasi hukum humaniter internasional.

 

Penutup

Jika empat hal ini bisa dilewati, maka harapan akan tata dunia baru yang lebih damai dan sejahtera bisa terwujud. Lebih luas, ini juga berkontribusi positif bagi upaya bersama di dalam menjawab empat tantangan yang dilaporkan mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan dalam sidang Majelis Umum (SU) PBB 21 Maret 2005. Menurut Anan, agar bisa menjamin manusia mencapai apa yang dilukiskan oleh Piagam PBB sebagai “kebebasan yang lebih besar” (in larger freedom), maka umat manusia harus dibebaskan dari kemiskinan/kekurangan (freedom from want) dan dari ketakutan (freedom from fear), serta memberikan kebebasan untuk hidup bermartabat (freedom to live dignity), dan berupaya memperkuat PBB.

 

DAFTAR PUSTAKA

Burchill, Scott and Andrew Linklater, Theories of International Relations, Hampshire: Macmillan Press LTD, Th. 1996

Derek Heater and G.R. Berridge, Introduction to International Politics, London: Macmillan , Th.1998

Edwad L. Miles, Environmental Regime Effectiveness , London England: The Mitt Press, 2002

Francis M Deng dalam bukunya Sovereignty as Responsibility: Conflict Management in Africa, Th. 1996

Kegley, Charles W. and Eugene R. Wittkoppf, World Politics: Trends and Transformation. Sixt Edition,  New York: St. Martin’s Press, Th. 1997.

Karya Hans Kung, Etika Ekonomi Politik Global: Mencari Visi Baru Bagi Kelangsungan Agama di Abad XXI, Jakarta: CV Qalam, Th. 2002

Robert Jackson & Georg Sorenson, Pengantar Studi HI , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Th. 2005

[1] Burchill, Scott and Andrew Linklater, Theories of International Relations, Hampshire: Macmillan Press LTD, Th. 1996, .hal.56

[2]  Derek Heater and G.R. Berridge, Introduction to International Politics, London: Macmillan , Th.1998, hal. 211

 

[3] Kegley, Charles W. and Eugene R. Wittkoppf, World Politics: Trends and Transformation. Sixt Edition,  New York: St. Martin’s Press, Th. 1997.hal. 488

[4] Karya Hans Kung ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Etika Ekonomi Politik Global: Mencari Visi Baru Bagi Kelangsungan Agama di Abad XXI, Jakarta: CV Qalam , Th. 2002, hal. 105

 

[5] Robert Jackson & Georg Sorenson, Pengantar Studi HI , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Th. 2005, hal.78

[6] Edwad L. Miles, Environmental Regime Effectiveness , London England: The Mitt Press, 2002, hal.69.

[7] Francis M Deng dalam bukunya Sovereignty as Responsibility: Conflict Management in Africa, Th. 1996, hal.36

Posted in Kolom Dosen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *