C-PoLSis FISIP UIN Walisongo Bersama Bawaslu Kota dan Alumni SKPP Adakan Sosialisasi Pilwakot di Desa Bangetayu, Genuk

 

FISIP Online, Semarang – Center for Political and Social Studies (C-PoLSis) FISIP UIN Walisongo bekerjasama dengan Bawaslu Kota Semarang dan Alumni SKPP menggelar sosialisasi Pilwakot Semarang 2020 kepada masyarakat Bangetayu Kecamatan Genuk. Kegiatan yang bertema “pengawasan partisipatif dan upaya pencegahan politik uang” ini bertujuan agar masyarakat bisa ikut serta dalam upaya pencegahan politik uang pada pesta Pilwakot 2020.

Acara yang digelar di kediaman Bapak Gunawan ini dihadiri sekitar 30 peserta yang merupakan tokoh masyarakat dan pemuda di Desa Bangetayu. Dalam sambutannya Bapak Gunawan menyatakan bahwa masyarakat harus ikut serta dalam upaya mensukseskan Pilwakot Semarang, karena ini bagian dari jihad politik

“Pilwakot ini adalah salah satu jihad kita dalam politik, sehingga masyarakat harus ikut serta berpartisipasi dalam mensukseskan keberlangsungan Pilkada terutama dalam pencegahan politik uang.” Terangnya.

Oky Pitoyo sebagai komisioner bawaslu menghimbau agar masyarakat ikut mengawal keberlangsungan Pilwakot.

“Bawaslu sangat mengharapkan partisipasi masyarakat dalam mengawal keberlangsungan Pilwakot, sehingga segala bentuk pelanggaran dalam Pilwakot bisa diminimalisir.” Harapnya.

Rofiq, M.Si (Dosen Ilmu Politik FISIP) selaku narasumber, dalam materinya menjelaskan bahwa politik uang di Indonesia sudah sangat kronis. Biaya politik di Indonesia sangat mahal, tidak hanya membagikan amplop kepada masyarakat, namun untuk memperoleh rekomendasi dari suatu partai juga terdapat mahar yang tidak sedikit.

“Praktik politik uang di Indonesia sudah sangat masif, hampir seluruh daerah di Indonesia mulai dari tingkat terendah sampai tertinggi, politik uang masih menjadi primadona peserta pemilu,” Terangnya.

Dalam materinya, dia melanjutkan bahwa dampak dari politik uang adalah kebijakan publik yang implementasinya bukan untuk kesejahteraan masyarakat, melainkan untuk keuntungan sebagian kelompok tertentu.

“Politik uang mengakibatkan carut marutnya kebijakan publik, karena tujuan nya bukan untuk kesejahteraan masyarakat, melainkan untuk mengembalikan modal,” tandasnya.

Khoirul (Alumni SKPP) selaku narasumber kedua menyebutkan bahwa pembagian doorprize, pengobatan gratis, pembagian sembako, serta bazar gratis merupakan modus lain dari politik uang. “Prakter politik uang tidak hanya membagikan uang tunai kepada pemilih, namun ada modus lain, seperti pengobatan gratis, pembagian doorprize dan lain sebagainya,” jelasnya.

Ali Imron salah satu peserta sosialisasi mengharapkan kegiatan ini harus dilakukan secara masif, karena yang bisa menghentikan politik uang bukan pemerintah maupun regulasi, namun hati nurani masyarakat.

“Politik uang di Indonesia sangat sulit dihentikan, karena carut marutnya sistem politik Indonesia, satu satunya yang bisa menghentikan (politik uang) adalah hati nurani masyarakat, karena itu kegiatan seperti ini harus lebih masif dilakukan,” harapnya.

Kegiatan yang di laksanakan di tengah pandemi dengan menarapkan protokol kesehatan ini berjalan dengan hikmat, dan diharapkan seluruh masyarakat benar benar ikut berpartisipasi mengawal Pilwakot di Kota Semarang.

Posted in Berita Kampus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *