Home / Kolom Dekan / 9. KRISIS DEMOKRASI PANCASILA

9. KRISIS DEMOKRASI PANCASILA

KRISIS DEMOKRASI PANCASILA

Oleh: Muhyar Fanani

 

Hiruk pikuk di media tentang SN dan tiang listrik beberapa waktu lalu sungguh membuat bangsa ini tertawa. Banyak orang geleng-geleng kepala. Tak kurang Wakil Presiden ikut bicara. Menurutnya kasus SN merupakan contoh buruk seorang pejabat negara dalam hal kepatuhan terhadap hukum. Sangatlah wajar bila rakyat marah. Sebagian rakyat mengungkapkan kemarahannya dengan cara meledek. SN yang kecelakaan, mengapa tiang listrik yang disalahkan? Demikian sebagian ungkapan di media sosial. Yang paling serius adalah respons perwakilan kaum muda dan tokoh masyarakat NTT, daerah pemilihan SN. Mereka mencabut mandat yang diberikan pada SN dalam pemilu 2014. Apakah wakil rakyat yang demikian yang dikehendaki oleh demokrasi kita?

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Indonesia sesungguhnya mengikuti jalan pikiran filsafat politik al-Farabi (870-950M). Menurut al-Farabi, negara terbaik adalah negara yang dipimpin oleh seorang nabi. Jika nabi telah tiada, maka negara terbaik adalah negara yang dipimpin oleh orang yang memiliki sifat kenabian, yakni para filosof. Namun, jika para filosof juga tidak dijumpai, maka negara yang baik adalah negara yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki karakter filosof yakni cinta kebijaksanaan. Demikianlah percikan pikiran al-Farabi. Maka tidaklah heran jika kemudian sila pertama kita berbunyi: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah/kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila inilah yang menjadi dasar tertinggi demokrasi di negeri ini. Bung Karno dan Bung Hatta menamai demokrasi khas Indonesia ini dengan demokrasi Pancasila, sebuah sistem demokrasi yang berpijak pada local wisdom yang telah hidup selama ribuan tahun dalam masyarakat kepulauan nusantara. Menurut Bung Hatta praktik demokrasi macam itu dapat dijumpai di desa-desa di Indonesia pada saat pengurusan jenazah atau pembangunan rumah ibadah. Tanpa rekayasa, yang terpilih adalah mereka yang penuh hikmah, pengabdian, dan kesalehan.

Kekhasan demokrasi Indonesia telah berulang-ulang dinyatakan oleh para pendiri bangsa. Bung Karno, penggali Pancasila, menyatakan: “Bagi kami bangsa Indonesia, demokrasi megandung tiga unsur yang pokok. Demokrasi mengandung pertama-tama prinsip yang kami sebut mufakat, yakni kebulatan pendapat. Kedua, demokrasi mengandung prinsip perwakilan. Akhirnya, demokrasi mengandung, bagi kami, prinsip musyawarah…Dari musyawarah semacam ini timbullah permufakatan, sebuah kebulatan pendapat, yang lebih kuat daripada suatu resolusi yang dipaksakan melalui jumlah suara mayoritet…” (Soekarno, 2016: 66-7). Bung Karno telah mampu menggali unsur-unsur dasar demokrasi Pancasila yakni mufakat (consensus), perwakilan (representation), dan musyawarah (deliberation). Tiga unsur dasar inilah mestinya yang dijaga oleh bangsa Indonesia walaupun teknis pelaksanaan demokrasinya beragam mengikuti perkembangan zaman.

Ungkapan Bung Karno itu senada dengan pikiran Bung Hatta. Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi Barat yang berakar pada budaya masyarakat Barat yang individualistik. Demokrasi Indonesia bukan pula demokrasi yang berakar pada sosialisme yang ekstrem.  Demokrasi yang berpijak pada kutub individualistik akan melahirkan demokrasi yang kapitalistik. Inilah demokrasi liberal. Sebaliknya demokrasi yang menganut kutub sosialisme akan menjadi sosio-demokrasi sebagaimana yang berkembang di negara-negara Amerika Latin. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi jalan tengah (moderat) yang mengakui hak-hak individu tapi pada saat yang sama juga menjunjung tinggi hak-hak sosial masyarakat. Demokrasi yang penuh harmoni, kebaikan, persaudaraan, dan keadilan diantara dua kutub ekstrem itulah demokrasi Pancasila. Bung Hatta menyatakan:  “Demokrasi dalam sistem Pancasila bukanlah demokrasi–demokrasian atau demokrasi sebagai topeng belaka. Ia adalah demokrasi yang harus diberkati oleh TYME, sila pertama yang memimpin seluruh cita-cita kenegaraan kita….Demokrasi kita harus dijalankan dengan perbuatan yang berdasarkan kebenaran, keadilan, kejujuran, kebaikan, persaudaraan, dan perikemanusiaan (Hatta, 2015: 287-8). Masih menurut Bung Hatta, “Kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dibawah pengaruh dasar Ketuhanan YME serta dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang akan dilaksanakan itu hendaklah berjalan di atas kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, kesucian, dan keindahan…” (Hatta, 2015: 328). Singkat kata, Bung Hatta mengatakan bahwa demokrasi Indonesia harus berpijak pada prinsip hikmah/kebijaksanaan agar bisa menghasilkan pemimpin yang berhikmah.

Siapakah pemimpin yang berhikmah itu? Ibn Katsir mengatakan bahwa pemimpin yang berhikmah adalah pemimpin yang memiliki tiga karakter, yakni memiliki ketinggian ilmu, kemampuan fisik, dan kesalehan jiwa (Ibn Katsir, I: 303). Sudahkah Pemilu kita melahirkan pemimpin yang demikian? Mungkin pemimpin yang memiliki ketinggian ilmu, kemampuan fisik dan finansial bisa kita peroleh melalui pemilu yang sudah berkali-kali kita laksanakan. Tapi, apakah mereka juga pemimpin yang saleh? Mestinya, UUD 1945 hasil empat kali amandemen bisa memastikan agar pemimpin yang dipilih adalah pemimpin yang berhikmah yakni pintar, kuat, dan saleh. Jika tidak, maka demokrasi kita sesungguhnya sedang menuju ke arah malpraktik demokrasi Pancasila.

 

Tanda-tanda Malpraktik

Setelah hampir 20 tahun reformasi, demokrasi Indonesia menunjukkan tanda-tanda malpraktik demokrasi Pancasila. Terdapat paling tidak sembilan tanda-tanda itu yakni lemahnya akuntabilitas kepemimpinan, tak terwakilinya utusan golongan, mahalnya ongkos demokrasi,  munculnya oligarkhi politik, merebaknya politik uang, mewabahnya politik prosedural-transaksional, adanya politik dinasti, menjamurnya politik balas budi, dan merajalelanya politik rabun jauh yakni praktik politik yang rabun pada kepentingan bangsa jangka panjang dan hanya mampu melihat kepentingan sempit diri dan partainya dalam jangka pendek. Mendiskusikan sembilan tanda itu sangatlah menarik namun hanya akan berujung pada kegelian-kegelian. Kegelian itu terjadi karena kita tidak menerapkan hasil galian generasi tahun 1945 yang bernama Pancasila.

Diantara kegelian yang paling mencolok adalah praktik demokrasi yang genit. Sistem demokrasi kita saat ini terlalu sering menghasilkan pemimpin kurang mutu namun banyak gaya. Tentu tidak semuanya, namun itu tidak sedikit. Bisa jadi pemimpin itu pintar, tapi kepintarannya seringkali dikalahkan oleh kepentingannya. Itulah kepintaran yang terkorupsi.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kontestasi pemilu dari Sabang sampai Merauke sangatlah mahal. Untuk itu, calon yang berani tempur hanyalah calon yang memiliki tiga hal yakni kepintaran, keberanian, dan keuangan. Jika ketiganya dimiliki oleh seorang calon, maka dia akan melenggang. Namun, dia belum tentu baik. Jika kebetulan dia orang yang saleh, maka dia akan menjadi pemimpin yang baik. Namun jika dia hanya memiliki kepintaran dan tidak memiliki dua hal yang lain, dia tidak akan terpilih. Jika dia hanya memiliki keberanian dan tidak memiliki dua yang lain, maka dia akan menjadi pemimpin yang bergantung pada ilmuwan kancil yang penuh muslihat dan menghamba pada pemilik modal yang mirip drakula. Sebaliknya, jika dia hanya memiliki uang namun tidak memiliki dua yang lain, dia akan menjadi bandar bagi calon lain. Pendek kata, sistem demokrasi kita adalah sistem demokrasi yang menjebak kita sendiri.

Pertanyaannya, jika kita adalah bangsa yang merdeka, mengapa kita masuk dalam perangkap sistem demokrasi yang liberal macam itu? Karena kita tidak serius dalam menerapkan demokrasi Pancasila! Kita mengalami krisis Demokrasi Pancasila!

Muhyar Fanani, Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang

 

About Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Muhyar Fanani adalah pengajar filsafat kesatuan ilmu pengetahuan dan hukum Islam di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang dan Program Pascasarjana UIN yang sama. Ia juga tercatat sebagai sekretaris MUI Propinsi Jawa Tengah. Pria kelahiran Ngawi, 14 Maret 1973 ini pernah menjabat sebagai Direktur Fakultas Ushuludin Program Khusus IAIN Walisongo (2005-2007), Wakil Direktur Pembinaan Keagamaan SMU Nurul Islami Semarang (2003-2005), Kepala Unit Penjaminan Mutu IAIN Walisongo (2010-2011), Kepala Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Walisongo (2011-2014) dan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin (2015). Dekan Fisip UIN Walisongo ini pernah dinobatkan sebagai salah satu Penulis Disertasi Terbaik versi DEPAG RI pada tahun 2006. Penghargaan itu menjadikannya semakin bersemangat dalam menulis. Hari-harinya dihabiskan untuk menyusun kata dan mengukir makna. Gairahnya untuk terus menulis tidak pernah padam. Ia yakin bahwa tulisannya akan menjadi wakaf yang abadi. Pada tahun 2010, ia mendapat penghargaan sebagai peneliti terbaik IAIN Walisongo. Sementara pada tahun 2012, Fakultas Ushuluddin menobatkannya sebagai dosen berprestasi. Bapak empat anak ini menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di SDN Munggut II Ngawi (1986), kemudian MTsN Paron Ngawi (1989), dan MAPK Jember (1992). Jenjang pendidikan tingginya ditempuh di Yogyakarta. Tahun 1992 ia masuk pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (lulus 1997). Program S2nya di Jurusan Aqidah Filsafat ia selesaikan tahun 1999. Selepas S2, ia melanjutkan program S3 dan selesai tahun 2005 dengan konsentrasi Filsafat Hukum Islam di perguruan tinggi yang sama. Ia pernah mengikuti kursus Bahasa Inggris di IKIP Yogyakarta yang saat itu bekerjasama dengan Charles Sturt University Australia (1997). Ia juga pernah memperdalam Bahasa Inggris di IALF Surabaya (2007). Pria penggemar lagu-lagu Alquran ini memiliki beberapa pengalaman internasional. Untuk mengasah kemampuan Bahasa Arab-nya, ia mengikuti kursus di Universitas Ummul Qura, Makkah (2008). Pada tahun 2010, ia mengikuti Research Training di Leipziq, German. Sementara pada tahun 2013, pria berkacamata ini menempuh program non-degree tentang Higher Education Management di Universitas Melbourne, Australia. Pada Oktober 2017, penggemar keanekaragaman hayati nusantara ini mengikuti training Quality Assurance di Kolkata India. Sebagai seorang penulis muda yang cukup produktif, tulisannya terus mengalir. Diantara karyanya adalah Pudarnya Pesona Ilmu Agama (Pustaka Pelajar, September 2007), Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang (Pustaka Pelajar, Agustus 2008), Membumikan Hukum Langit (Tiara Wacana, Agustus 2008), dan Ilmu Ushul Fiqh di mata Filsafat Ilmu (Walisongo Press, Nopember 2009), Fiqh Madani (LKiS, 2010), Berwakaf Tak Harus Kaya (Walisongo Press, 2010)[]

Check Also

MUI DAN MEA Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag.

Salah satu permasalahan terberat NKRI adalah sedikitnya lapangan kerja. Mengapa tanah yang luas dan subur …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *