Home / Kolom Dekan / 10. HUKUM ISLAM, PANCASILA, DAN NALAR PUBLIK

10. HUKUM ISLAM, PANCASILA, DAN NALAR PUBLIK

 

 

 

 

HUKUM ISLAM, PANCASILA, DAN NALAR PUBLIK

Oleh: Muhyar Fanani

 

 

Sebagian masyarakat muslim Indonesia masih mendambakan dijalankannya hukum syariat di Indonesia. Gerakan mereka dikenal dengan teori makan bubur panas. Memakan bubur panas pastilah dari pinggir. Menerapkan syariat Islam haruslah demikian. Daerah-daerah pinggir mengeluarkan perda-perda syariat. Lambat-laun, daerah tengah nanti akan mengikuti. Dalam hal ini terdapat skenario besar. Tujuannya tiada lain adalah menerapkan syariat secara keseluruhan di nusantara. Atau minimal menjadikan syariat Islam sebagai sumber utama hukum nasional.

Teori makan bubur panas akan berhadapan dengan teori nalar publik (public reason theory). Teori ini menyatakan bahwa hukum adalah produk politik oleh karena itu harus sejalan dengan nalar publik yang dominan secara politik. Politik di Indonesia walaupun banyak kekurangannya sangat diwarnai alam pikiran Indonesia yang kalau diringkas bernama Pancasila. Gerakan syariat Islam di Indonesia pasca reformasi akan berhadapan dengan alam pikiran Indonesia itu. Pancasila merupakan nalar publik (public reason). Maka satu per satu, gerakan ini gagal sebagai upaya positivisasi hukum Islam. Mengapa? Karena gerakan itu tidak lolos dalam tes public reason. Tes public reason adalah tes yang berupa penjajagan keinginan-keinginan publik.  Tes ini untuk melihat apa yang sedang dibutuhkan bangsa Indonesia pasca reformasi. Tes ini membuat masyarakat sadar bahwa ternyata keinginan untuk menerapkan hukum Islam itu benar-benar dilandasi oleh keinginan untuk menjalankan syariat yang murni atau sekedar kepentingan politik dalam rangka mendapatkan suara dari kantong-kantong masyarakat muslim. Contohnya perda tentang berpakaian muslim-muslimah (Perda Kab. Maros no. 16/2005 dan Perda Pesisir Selatan no. 04/2005). Benarkah perda semacam ini diinginkan masyarakat? Lebih diinginkan mana antara perda baju taqwa dengan perda beras murah, fakir miskin tersantuni, pendidikan murah, dan transportasi gampang? Perda-perda yang membela fakir miskin walaupun tidak secara eksplisit syariat tapi secara esensi akan lebih sejalan dengan public reason. Jika seorang wakil rakyat memperjuangkan itu pasti diterima oleh public reason. Sebaliknya perda syariah walaupun sangat eksplisit, namun kurang sejalan dengan harapan masyarakat pasti akan ditolak masyarakat. Perda baju taqwa, misalnya, jika dibanding dengan perda pendidikan murah, kira-kira mana yang lebih disukai masyarakat? Masyarakat jelas memilih pendidikan murah.

Orang Indonesia sesungguhnya tidak silau dengan kulit-kulit. Bukti paling konkret adalah nasib partai Islam pasca reformasi. Sejak reformasi, partai Islam tidak pernah menjadi partai terbesar. Mengapa? Karena partai Islam tidak menjadi pemenang dalam tes public reason ini. Masyarakat terlanjur melihat bahwa partai Islam maupun bukan sesungguhnya masih sama saja, alias jas bukak iket blangkon (sama juga sami mawon). Oleh karena itu, pada masa depan, mestinya partai-partai di Indonesia memiliki pemikir yang handal. Kalau dalam partai ada yang menjadi pemikir, partai tidak akan melahirkan politisi yang memiliki ide-ide yang dangkal.

 

Islam dan negara-bangsa

Pikiran para politisi Indonesia harus dimasuki oleh teori-teori besar tentang hubungan Islam dan nation state. Dalam hubungan keduanya public reason harus mendapat perhatian yang penting. Inilah yang digagas oleh Muhammad Syahrur (1938-…). Maka tugas para ilmuwan hukum Islam adalah meyakinkan kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim bahwa hukum Islam itu bisa menjadi sarana untuk penyelesaian masalah bangsa dengan argumentasi yang rasional, bukti yang meyakinkan, dan roadmap yang jelas. Tugas ini sesungguhnya tidaklah sulit. Mengapa? Karena hukum Islam dan etika adalah satu kesatuan. Mayoritas orang Indonesia masih percaya dengan etika. Jika hukum Islam menyatakan baik tentang sesuatu, pasti etika juga demikian. Pada umumnya, public reason sangat menjunjung tinggi etika. Dengan demikian, potensi hukum Islam untuk lolos dalam tes public reason sangatlah tinggi. Kalau hukum Islam tidak lolos, kemungkinan besar para pengemas hukum Islamlah yang salah dalam memilih menu atau salah mengolah menu, atau bahkan salah dalam menjajakannya. Sumber hukum nasional Indonesia adalah hukum adat, hukum Barat, dan hukum Islam. Mayoritas hukum adat merupakan adaptasi lokal dari hukum Islam. Jika pemilihan materi hukum Islam itu tidak dilandasi oleh cara berpikir yang benar tentang hukum Islam, maka pemilihan materi hukum Islam pastilah akan didekte oleh kepentingan politik semata. Padahal mestinya pemilihan menu hukum Islam dalam ranah publik disesuaikan dengan konteks masyarakat. Konteks pasca reformasi berbeda dengan saat proklamasi. Saat Indonesia dijajah bangsa lain, hukum Islam menjawabnya dengan perintah jihad. Bung Karno meminta fatwa pada Kiai Hasyim Asy’ari Jombang apa hukum orang meninggal akibat membela NKRI? Mereka dihukumi syahid atau tidak? Inilah contoh penerapan hukum Islam yang sesuai konteksnya. Menjelang peristiwa 10 November 1945, masyarakat Surabaya melakukan perlawanan sengit pada tentara sekutu yang diboncengi NICA. Persenjataan mereka sangat lengkap dan modern. Sementara rakyat Surabaya hanya punya bambu runcing dan senjata rampasan dari tentara Jepang. Secara teori, rakyat Indonesia pasti tidak mungkin menang. Maka Bung Karno berusaha mencegah pertempuran. Namun keadaan sudah tidak bisa dikendalikan. Rakyat Surabaya sudah tidak mau dijajah lagi. Bung Karno tahu tentang apa yang akan terjadi di Surabaya. Maka permintaan  fatwa itu dilakukan. Fatwa itulah yang kemudian disebut resolusi jihad.

Saat Orde Baru berkuasa, tradisi meminta fatwa kepada ulama yang otoritatif sayangnya kurang berkembang. Jika tradisi itu berlanjut pastilah akan banyak UU yang bernafaskan hukum Islam. Mengapa demikian? Pancasila bersumber dari esensi ajaran Islam. UUD 1945 bersumber dari Pancasila. Sudah selayaknya ajaran Islam sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Jika Pancasila merupakan public reason, pastilah hukum Islam sejalan dengan public reason. Itulah teori tentang public reason. Maka politik hukum Islam di Indonesia kalau bergantung pada konfigurasi politik sebenarnya masih belum cara yang terbaik. Konfigurasi politik menimbulkan salah paham tentang hukum Islam. Pak Harto menginginkan Pancasila dijalankan, tapi umat Islam gagal meyakinkan kepadanya bahwa semua khazanah Islam itu pada dasarnya sesuai dengan Pancasila. Salah paham ini telah menimbulkan salah respons dan sikap curiga. Memang ada beberapa hal yang menggembirakan. Namun itu hanya beberapa poin saja. UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU no. 41/2004 tentang wakaf, dan UU no. 21/2008 tentang Perbankan syariah adalah diantara yang menggembirakan. Bila kesalahpahaman tidak terjadi, pastilah akan jauh lebih banyak perundangan yang bersendikan hukum Islam. Belajar dari UU Perwakafan, misalnya, mestinya kalau para pemimpin Indonesia betul-betul mendalami hukum Islam, maka begitu Indonesia merdeka, Pak Karno harus diyakinkan bahwa umat Islam menjadi penyumbang kemerdekaan terbesar di Indonesia. Dalam ajaran Islam terdapat teori wakaf. Harta Allah diparkir sampai kiamat tiba. Harta itu harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Kalau Presiden berkenan, ia pasti segera mengeluarkan UU tentang perwakafan. Masalahnya hanya kapan presiden bisa diyakinkan? Dalam konteks Presiden Indonesia, proses meyakinkan ini baru berhasil pada era Presiden SBY tahun 2004. UU Perwakafan akhirnya lahir. Inilah sistem kerja nalar publik. Sistem kerja nalar publik yang pernah digagas oleh Muhammad Syahrur.

Dalam konteks Indonesia kontemporer, tantangan bangsa kita yang paling nyata adalah keadilan sosial dalam bidang ekonomi. Mestinya hukum Islam bisa menjawab masalah ini dengan baik. Keadilan sosial sudah menjadi perintah agama. Islam memiliki ketentuan tentang haqqul jiwar (hak tetangga). Umat Islam memiliki tugas untuk meyakinkan pada para pengambil keputusan bahwa Islam memiliki solusi untuk masalah kebangsaan ini.

Masalah berikutnya adalah masalah keadilan hukum. Menteri hukum dan HAM telah bekerja dengan sangat keras, namun masih saja persoalan keadilan hukum ini menjadi keluhan masyarakat. Keadilan hukum yang belum tegak membuat penjahat, baik pencopet mupun koruptor tidak menjadi jera. Yang dibutuhkan bangsa Indonesia saat ini adalah para ulama fikih yang memahami tata hukum negara-bangsa (nation-state) sehingga benar-benar memahami substansi fikih dan bisa mengusulkannya menjadi rumusan hukum yang bisa disepakati para pengambil kebijakan. Riset menunjukkan bahwa negara paling aman dari tindakan kriminal adalah Saudi Arabia akibat dari law enforcement-nya kuat. Indonesia, mestinya bisa meniru selama konfigurasi politik mendukung untuk itu. Misalnya saja tentang efektivitas sistem penjara. Dari Sabang sampai Merauke, penjara membutuhkan evaluasi yang radikal. Daya tampung penjara dengan orang yang antri masuk tidak seimbang. Pembiayaan penjara pun mahal. Masyarakat mulai bertanya dimanakah letak keadilan dalam sistem penjara? Bukankah di dalamnya penjahat justru dijamin oleh negara? Untuk itu, perlu diwacanakan sistem hukuman non-penjara agar negara tidak dirugikan terlalu besar. Hukum pidana Islam memberikan opsi. Hukum potong tangan misalnya. Tergantung Menkumham membuat aturan tindak kejahatan macam apakah yang perlu dipotong tangannya untuk memberikan efek jera. Korupsi yang mencuri uang rakyat triliyunan rupiah bisa menjadi pilihan untuk diberikan hukuman potong tangan. Indonesia perlu menerapkan hukuman yang bisa memberikan efek jera untuk kejahatan luar biasa seperti korupsi. Hingga saat ini, sebagian hukum kita adalah produk hukum warisan Belanda. Diantaranya hukum pidana dan hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah. Para pejabat yang masuk penjara itu, sebagian diantaranya akibat dari tidak pernah belajar tentang hukum pengadaan barang dan jasa. Hukum bisa silih berganti namun teori public reason akan tetap berjalan di era negara-bangsa. Untuk itu, yang harus dipelajari umat Islam sekarang adalah teori public reason. Di era nation state, hukum Islam tidak bisa sekedar di-copy and paste dari khazanah hukum yang sudah berusia ratusan tahun. Umat Islam harus mengambil mutiara-mutiaranya dan menyajikannya dalam kemasan yang menarik dan sesuai kebutuhan. Kemudian mutiara-mutiara itu dikemas agar lolos dalam tes public reason.

 

Public reason dan politik

Public reason berkaitan erat dengan politik.  Dalam politik, terdapat filsafat politik dengan ilmu politik. Filsafat politik adalah cabang dari ilmu politik yang mempelajari tentang konsep-konsep ideal dari politik. Sementara ilmu politik adalah cara mempraktikkan filsafat politik itu. Dengan kata lain, ilmu politik adalah fakta real dari nilai-nilai ideal. Maka yang dimaksud dengan lenggak-lenggok di dalam berpolitik sesungguhnya adalah bagimana filsafat politik diterapkan dalam real politik. Akan tetapi dalam filsafat politik berlaku adagium “tindakan politik itu seperti orang mendorong ayunan”. Cepat atau lambat ayunan itu akan kembali pada yang mendorongnya. Sayangnya, Indonesia setelah reformasi tidak berjalan secara normal. Politisi Indonesia pasca reformasi,  banyak yang lenggak-lenggok pada level ideal politik, tepatnya ideologi politik. Pancasila dikubur hidup-hidup pada 1998. Banyak politisi mulai menghindar dari ideologi Pancasila. Pancasila diucapkan dimulut tapi dalam mindset tidak ada. Kalau sudah begitu, sesungguhnya orang itu bukan orang Indonesia lagi. Badan fisik Indonesia, tapi jiwanya tidak lagi. Dengan kata lain, dia tampak seperti manusia tapi sebenarnya zombie. Pada masa lalu, Bung Hatta secara gigih berupaya agar filsafat politik kita, Pancasila, bisa jalan. Maka Bung Hatta mendekati K.H. Wahid Hasyim. Bung Hatta meminta ijin penghapusan frase “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dari sila pertama Pancasila agar sila ketiga terlaksana dalam real politik. Apakah kemudian kita bilang Bung Hatta adalah muslim gadungan? Tidak. Sampai hari ini teori ayunan itu berjalan. Tidak pernah ada orang di jagat ini yang meragukan kesalehan Bung Hatta. Bahkan musuhnya tidak pernah menuduhnya penjahat. Dalam percaturan politik nasional, Bung Hatta adalah manusia konsisten, jujur, dan bisa dipercaya. Ia selalu membuktikan keselarasan antara ucapan, pikiran dan tindakannya. Mengapa pada 1 Desember 1956 ia mengundurkan diri dari wakil presiden? Karena berseberangan pandangan dengan Bung Karno. Atas nama tanggung jawab bagi seluruh rakyat Indonesia dan keyakinan akan kebenaran pendapatnya namun ia merasa bersalah akibat tidak bisa menjalankannya, maka ia mundur. Bung Hatta adalah orang yang fleksibel dalam real strategi politik tapi filsafat politiknya kokoh. Itulah sikap seorang negarawan. Dalam hal ini, semoga Presiden Jokowi memiliki filsafat politik yang matang. Walaupun diteror sana sini, ia masih mempunya keinginan agar Indonesia memiliki prioritas dalam membangun. Prioritas yang ia lihat adalah infrastruktur. Kekurangan kita selama ini adalah bahwa negara yang begini luas namun konektivitas antar daerah masih kurang lancar dan mahal. Kalau filsafat politiknya tidak matang, pasti seorang presiden malas membangun infrastruktur karena biaya tidak ada. Presiden Jokowi memang mengalami banyak tantangan untuk mencapai filsafat politiknya. Ia pernah dikritik Pak Amin Rais karena melirik dana haji untuk infrastruktur. Padahal, kalau kita belajar pemikiran para pendiri negara kita pasti sepakat bahwa kita harus bisa terlepas dari batas-batas kulit, warna agama, suku, dan ras. Yang penting negaranya adil makmur, aman tenteram, dan rukun. Semua pemeluk agama bisa menjalankan ibadahnya. Inilah filsafat politik yang kokoh. Ide khilafah merupakah contoh dari teori yang secara filosofis lemah. Ia akan benturan dengan public reason. Itulah makanya, NU dan Muhammadiyah menolak keras HTI. Jika pemerintah terkesan ragu-ragu, mungkin lebih pada pertimbangan kepentingan tertentu bukan kepentingan filosofi politik.[] SMG-15-5-2018.

About Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Muhyar Fanani adalah pengajar filsafat kesatuan ilmu pengetahuan dan hukum Islam di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang dan Program Pascasarjana UIN yang sama. Ia juga tercatat sebagai sekretaris MUI Propinsi Jawa Tengah. Pria kelahiran Ngawi, 14 Maret 1973 ini pernah menjabat sebagai Direktur Fakultas Ushuludin Program Khusus IAIN Walisongo (2005-2007), Wakil Direktur Pembinaan Keagamaan SMU Nurul Islami Semarang (2003-2005), Kepala Unit Penjaminan Mutu IAIN Walisongo (2010-2011), Kepala Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Walisongo (2011-2014) dan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin (2015). Dekan Fisip UIN Walisongo ini pernah dinobatkan sebagai salah satu Penulis Disertasi Terbaik versi DEPAG RI pada tahun 2006. Penghargaan itu menjadikannya semakin bersemangat dalam menulis. Hari-harinya dihabiskan untuk menyusun kata dan mengukir makna. Gairahnya untuk terus menulis tidak pernah padam. Ia yakin bahwa tulisannya akan menjadi wakaf yang abadi. Pada tahun 2010, ia mendapat penghargaan sebagai peneliti terbaik IAIN Walisongo. Sementara pada tahun 2012, Fakultas Ushuluddin menobatkannya sebagai dosen berprestasi. Bapak empat anak ini menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di SDN Munggut II Ngawi (1986), kemudian MTsN Paron Ngawi (1989), dan MAPK Jember (1992). Jenjang pendidikan tingginya ditempuh di Yogyakarta. Tahun 1992 ia masuk pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (lulus 1997). Program S2nya di Jurusan Aqidah Filsafat ia selesaikan tahun 1999. Selepas S2, ia melanjutkan program S3 dan selesai tahun 2005 dengan konsentrasi Filsafat Hukum Islam di perguruan tinggi yang sama. Ia pernah mengikuti kursus Bahasa Inggris di IKIP Yogyakarta yang saat itu bekerjasama dengan Charles Sturt University Australia (1997). Ia juga pernah memperdalam Bahasa Inggris di IALF Surabaya (2007). Pria penggemar lagu-lagu Alquran ini memiliki beberapa pengalaman internasional. Untuk mengasah kemampuan Bahasa Arab-nya, ia mengikuti kursus di Universitas Ummul Qura, Makkah (2008). Pada tahun 2010, ia mengikuti Research Training di Leipziq, German. Sementara pada tahun 2013, pria berkacamata ini menempuh program non-degree tentang Higher Education Management di Universitas Melbourne, Australia. Pada Oktober 2017, penggemar keanekaragaman hayati nusantara ini mengikuti training Quality Assurance di Kolkata India. Sebagai seorang penulis muda yang cukup produktif, tulisannya terus mengalir. Diantara karyanya adalah Pudarnya Pesona Ilmu Agama (Pustaka Pelajar, September 2007), Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang (Pustaka Pelajar, Agustus 2008), Membumikan Hukum Langit (Tiara Wacana, Agustus 2008), dan Ilmu Ushul Fiqh di mata Filsafat Ilmu (Walisongo Press, Nopember 2009), Fiqh Madani (LKiS, 2010), Berwakaf Tak Harus Kaya (Walisongo Press, 2010)[]

Check Also

MUI DAN MEA Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag.

Salah satu permasalahan terberat NKRI adalah sedikitnya lapangan kerja. Mengapa tanah yang luas dan subur …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *