(024) 8601295  ·  [email protected]Jl. Prof. Dr. Hamka, Ngaliyan, Semarang

Maraknya kasus kekerasan seksual di berbagai lingkungan, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga lembaga pendidikan, menjadi perhatian serius yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga memerlukan penguatan kesadaran masyarakat, peran tokoh agama, serta sinergi antar lembaga pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang sekaligus Pegiat Gender, Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag., dalam program Perbincangan Seputar Isu Maraknya Kekerasan Seksual yang disiarkan melalui 91 FM Radio El Shinta, Minggu (15/11), pukul 12.30–13.00 WIB.

Dalam perbincangan tersebut, Prof. Fauzi mengungkapkan bahwa fenomena kekerasan seksual ibarat gunung es. Kasus yang terungkap ke publik hanyalah sebagian kecil dari persoalan yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Berdasarkan pencatatan yang dilakukannya sebelum menulis buku terkait isu tersebut, terdapat 53 kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi pada tahun 2023. Selain itu, sebanyak 22,44% responden pada penelitian yang dilakukan tahu 2023 tersebut menegaskan bahwa mereka pernah mendengar fenomena kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus.

Menurutnya, kekerasan seksual merupakan persoalan kompleks yang dapat terjadi di berbagai ruang kehidupan, baik di lingkungan domestik maupun institusi pendidikan. Kasus inses dalam keluarga dan kekerasan seksual yang melibatkan oknum di lingkungan pesantren menjadi gambaran bahwa persoalan ini tidak mengenal batas ruang sosial tertentu.

Perlu Kolaborasi Lintas Sektor

Prof. Fauzi menegaskan bahwa akar persoalan kekerasan seksual tidak dapat ditangani oleh satu kementerian atau lembaga saja. Diperlukan pendekatan lintas sektor yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga keluarga.

Dalam konteks pendidikan keagamaan, ia menekankan pentingnya keterlibatan tokoh agama dan pesantren. Kajian fikih, menurutnya, memiliki kekayaan perspektif mengenai upaya pencegahan maupun penanganan kekerasan seksual yang perlu disosialisasikan secara lebih luas. Dengan demikian, para santri memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk mengenali, mencegah, serta merespons tindakan kekerasan seksual.

“Tokoh agama memiliki peran penting dalam memberikan edukasi. Materi-materi keagamaan, termasuk fikih, perlu dioptimalkan untuk membangun kesadaran tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual,” jelasnya.

Selain tokoh agama, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan program pencegahan berjalan hingga tingkat masyarakat paling bawah. Berbagai perangkat daerah perlu berkolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan seperti PKK, pengurus RT, dan kelompok masyarakat lainnya untuk memperluas sosialisasi dan membangun sistem pengawasan sosial.

Keluarga dan Masyarakat sebagai Benteng Pencegahan

Lebih lanjut, Prof. Fauzi menjelaskan bahwa keluarga dan lingkungan masyarakat merupakan ruang strategis dalam mencegah kekerasan seksual. Pengawasan terhadap anak dan anggota keluarga perlu diperkuat, disertai kepedulian lingkungan sekitar terhadap situasi yang berpotensi menimbulkan kekerasan.

Ia juga menekankan pentingnya membangun kesadaran individu, terutama sejak usia dini, mengenai perlindungan tubuh dan batas-batas interaksi fisik dengan orang lain. Pengetahuan tentang hak atas tubuh dan keberanian untuk menyampaikan apabila mengalami tindakan yang tidak pantas merupakan bagian penting dari upaya pencegahan.

Menurutnya, sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) harus menjangkau masyarakat secara luas. Regulasi tersebut perlu dipahami tidak hanya oleh aparat penegak hukum dan lembaga pemerintah, tetapi juga oleh keluarga dan komunitas masyarakat.

Dalam kaitannya dengan agenda Indonesia Emas, ia mengingatkan bahwa ketahanan sosial merupakan salah satu fondasi penting pembangunan sumber daya manusia. Penguatan kapasitas setiap keluarga melalui pengetahuan mengenai tindak pidana kekerasan seksual menjadi investasi penting untuk menciptakan generasi yang aman, sehat, dan berkualitas.

Regulasi Perlu Diikuti Implementasi yang Jelas

Terkait keseriusan pemerintah, Prof. Fauzi menilai bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai regulasi untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Di lingkungan Kementerian Agama, misalnya, telah terdapat kebijakan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sementara di perguruan tinggi, keberadaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) menjadi salah satu instrumen kelembagaan untuk menangani persoalan tersebut.

Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan implementasi kebijakan berjalan secara konkret hingga tingkat paling bawah. Ia berharap mekanisme serupa juga dapat diperkuat di lingkungan pesantren melalui kebijakan yang jelas dan berkelanjutan.

“Regulasi kita sebenarnya sudah cukup kaya. Persoalannya adalah bagaimana implementasinya dapat diperjelas sampai ke tingkat paling bawah. Jangan sampai terjadi tumpang tindih program antar lembaga. Harus ada kejelasan mengenai siapa melakukan apa dan bagaimana tindak lanjutnya,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti masih adanya hambatan sosial dan budaya yang membuat korban enggan melaporkan kekerasan seksual. Anggapan bahwa mengungkap pengalaman kekerasan seksual sama dengan membuka aib masih menjadi salah satu penghalang bagi korban untuk bersuara. Karena itu, edukasi publik perlu diarahkan untuk membangun keberpihakan kepada korban dan menghilangkan stigma terhadap mereka.

Mengikis Budaya Patriarki dan Memperkuat Peran Tokoh Masyarakat

Dalam perbincangan tersebut, Prof. Fauzi turut menekankan pentingnya peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mengikis budaya patriarki yang dapat melanggengkan ketimpangan relasi gender. Tokoh agama, misalnya, dapat menyisipkan pesan-pesan pencegahan kekerasan seksual dalam khotbah dan berbagai kegiatan keagamaan.

Menurutnya, setidaknya terdapat dua peran utama tokoh masyarakat, yaitu memberikan edukasi dan melakukan upaya antisipasi. Pesan-pesan mengenai larangan kekerasan seksual, perlindungan terhadap korban, serta konsekuensi hukum bagi pelaku harus terus disampaikan melalui berbagai ruang sosial yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Menutup perbincangan, Prof. Fauzi menegaskan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual membutuhkan kerja bersama yang terstruktur dan berkelanjutan. Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah perlu memiliki regulasi serta mekanisme tindak lanjut yang jelas hingga tingkat pelaksanaan paling bawah.

Ia secara khusus mendorong aparat pemerintah di tingkat desa dan kelurahan untuk menjadi aktor penting dalam sosialisasi UU TPKS. Forum-forum sosial yang dekat dengan keluarga, seperti pertemuan PKK dan kegiatan kemasyarakatan lainnya, perlu dimanfaatkan sebagai ruang edukasi dan penguatan kesadaran publik.

Melalui sinergi pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga, upaya pencegahan kekerasan seksual diharapkan tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik kehidupan sosial. Dengan demikian, tercipta lingkungan yang aman, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *